Pewarta : Ida
Kota bandung – Pemerintah Kota Bandung memperkuat strategi penanganan kemiskinan melalui pendekatan lintas sektor, mulai dari bantuan sosial dan pangan, layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), hingga program padat karya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan pangan. Pemerintah harus memastikan masyarakat rentan memperoleh perlindungan terhadap kebutuhan dasar, terutama pangan, kesehatan, dan akses terhadap sumber penghasilan.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Antapani Tengah, Rabu (27/8/2026).
“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya bantuan pangan. Ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, ATM Beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja, hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” ujar Farhan.
Menurutnya, bantuan beras dari pemerintah pusat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga rentan. Namun, intervensi tersebut harus diperkuat dengan program lain yang mampu memberikan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
Salah satu yang menjadi perhatian Pemkot Bandung adalah keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC). Farhan menilai akses layanan kesehatan memiliki peran langsung dalam mencegah keluarga berpenghasilan rendah jatuh semakin dalam ke jurang kemiskinan akibat tingginya biaya pengobatan.
Karena itu, Pemkot Bandung berupaya mempertahankan cakupan dan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat utama keberlanjutan UHC.
Saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Bandung telah mencapai lebih dari 90 persen, dengan tingkat keaktifan peserta berada di atas 82 persen.
“Kepesertaan dan keaktifan ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan program UHC. Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agar seluruh warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” katanya.
Untuk mempertahankan layanan tersebut, Kota Bandung membutuhkan anggaran sekitar Rp360 miliar. Sebagian kebutuhan pembiayaan telah dipenuhi, sementara pemerintah daerah masih berupaya mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutup kekurangan anggaran.
“Insyaallah kebutuhan itu akan terpenuhi karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Farhan menilai BPJS Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Biaya pengobatan yang tinggi, kata dia, dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong keluarga rentan mengalami tekanan ekonomi lebih besar. Karena itu, perlindungan kesehatan dinilai harus berjalan beriringan dengan program pengentasan kemiskinan.
“Bagi saya, BPJS Kesehatan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Ini bentuk rekayasa sosial dan keuangan yang memiliki nilai sosial sangat tinggi,” kata Farhan.
Selain sektor kesehatan, Pemkot Bandung juga mengandalkan program padat karya sebagai instrumen untuk membuka peluang penghasilan bagi masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu membantu warga memperoleh pendapatan sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi.
Sementara itu, bantuan sosial dan program pangan seperti ATM Beras tetap dijalankan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat rentan dapat terpenuhi.
Melalui kombinasi perlindungan sosial, jaminan kesehatan, bantuan pangan, dan penciptaan peluang kerja, Pemkot Bandung berupaya menggeser pola penanganan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan menjadi intervensi yang menjaga kebutuhan dasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
