Pewarata : Arief
Kabupaten Cianjur — Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menetapkan penguatan pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah sebagai program prioritas hingga akhir 2026.
Di sisi lain, persoalan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Disdikpora mencatat kebutuhan sekitar 282 ruang kelas SMP masih belum terpenuhi di sejumlah kecamatan.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Cianjur, Ipan Sopandi, mengatakan penguatan karakter peserta didik dilakukan secara konsisten di setiap satuan pendidikan. Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus mencegah peserta didik terlibat dalam tindakan kekerasan maupun aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
“Pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan terus kami tingkatkan di setiap satuan pendidikan agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik,” kata Ipan di Cianjur, Rabu.
Menurutnya, pendidikan karakter di jenjang SMP mengacu pada lima nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai tersebut disesuaikan dengan perkembangan moral dan psikologis peserta didik usia remaja.
Selain penguatan karakter, Bidang SMP juga menjalankan sejumlah kebijakan pendidikan pemerintah pusat. Program tersebut mencakup pembelajaran mendalam, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran koding, serta digitalisasi pendidikan.
“Khusus bidang SMP tengah menjalankan sejumlah program yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan pemerintah pusat, di antaranya pembelajaran mendalam, pemanfaatan AI, pembelajaran koding, dan digitalisasi pendidikan,” ujarnya.
Namun, transformasi pembelajaran tersebut masih berhadapan dengan persoalan klasik berupa keterbatasan infrastruktur.
Ipan menyebut masih terdapat sekitar 282 ruang kelas yang dibutuhkan untuk menampung siswa SMP di sejumlah wilayah. Kekurangan tersebut terutama terjadi pada sekolah swasta, sementara pada sekolah negeri kebutuhan lebih banyak berkaitan dengan rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan.
“Masih kekurangan sekitar 282 ruang kelas untuk menampung siswa SMP di sejumlah kecamatan, terutama sekolah swasta dan rehabilitasi untuk sekolah negeri,” katanya.
Ia mengatakan penuntasan sarana dan prasarana menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus ditangani. Sejumlah sekolah masih membutuhkan rehabilitasi, sedangkan sekolah lainnya memerlukan pembangunan ruang kelas baru.
“Persoalan SMP yang masih mendesak, kalau permasalahan banyak sebetulnya di bidang pendidikan. Terutama penuntasan sarana prasarana, masih banyak sekolah yang harus direhabilitasi dan masih banyak sekolah yang perlu dibantu ruang kelas baru,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, Disdikpora terus memantau progres pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Di saat yang sama, pelatihan digitalisasi pendidikan masih berlangsung sebagai bagian dari upaya menyiapkan sekolah menghadapi perubahan pola pembelajaran berbasis teknologi.
Disdikpora memastikan pelaksanaan program pendidikan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga dibarengi pembenahan fasilitas agar siswa memperoleh ruang belajar yang layak dan aman.
