Pewarta : Dede MR
Koran SINAR PAGI, Kab.Purwakarta,- Dampak Covid-19 Pemkab Purwakarta berikan bantuan uang tunai Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan kedepan (April, Mei dan Juni) bagi warga tidak mampu terdampak Covid-19. Untuk suksesnya jaring sosial ini, Pemkab.Purwakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 miliar.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyadari jika perekonomian masyarakat di wilayahnya mengalami kelesuan pasca mewabahnya virus corona ini. Apalagi, bagi masyarakat yang rawan miskin dan tak punya penghasilan tetap.
“Saat ini, kami masih menginventarisasi data penerima bantuan tersebut,” ujar Bupati Purwakarta yang sering di sapa Ambu Anne, Kamis (02/04/20).
Dari awal ia sudah mengkhawatirkan akan timbulnya efek domino mengenai wabah corona ini, yakni, timbulnya masalah sosial yang menyangkut perekonomian masyarakat. Untuk itu, Pemkab Purwakarta menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial tersebut.
Ambu Anne menjelaskan, bantuan masalah sosial ini tidak berupa bantuan sembako, melainkan, dalam bentuk uang tunai yang akan dikirim ke rumah masing-masing oleh petugas yang telah disiapkan.
“Bantuan ini, akan diberikan selama tiga bulan terhitung mulai April ini. Kemungkinan di pekan ketiga nanti bantuan tersebut bisa didistribusikan,” jelasnya.
Ambu Anne mengaku ingin supaya roda perekonomian masyarakat bisa tetap berputar meski disituasi tanggap corona seperti ini, “Dengan uang tunai bantuan pemerintah ini nanti si penerima bisa belanja di warung terdekat rumahnya, sehingga, masih ada perputaran uang di lingkungan mereka berbeda jika bantuannya berupa sembako,” katanya.
Dengan begitu, lanjut Anne, para pedagang kecil bisa tetap beroperasi, “Kan lumayan setiap bulan selama tiga bulan kedepan ada perputaran uang Rp 6 miliar,” imbuhnya.
Sebenarnya, kata Anne lagi, anggaran yang disediakan Pemkab Purwakarta ini belum bisa menutupi seluruh jumlah penerima yang berjumlah sekitar 33 ribu KK, dengan rincian, 9.000 KK miskin diluar penerima PKH dan BPNT, serta 24 ribu KK kategori rawan miskin, belum termasuk pedagang kecil dan buruh harian.
“Karena anggarannya terbatas, jadi hanya bisa menanggulangi 20 ribu KK saja, sisanya, kami berharap bantuan dari Pemprov Jabar,” ujar Ambu Anne.
Untuk itu, sambung Ambu Anne, saat ini pihaknya bersama Pemprov Jabar masih melakukan validasi data penerima bantuan tersebut, supaya, tidak terjadi tumpang tindih penerima atau ada penerima yang double mendapat bantuan.
“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga Purwakarta yang tidak memiliki penghasilan,” demikian Ambu Anne.
