Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus Besar PGRI)
Baru Saya tahu di bulan ini November tahun 2020 ada satu sekolah negeri tanpa satu pun guru PNS. Jangan-jangan masih banyak sekolah lainnya yang tidak ada guru PNSnya ? Mengapa? Karena ini terjadi di daerah Jawa Barat. Kok bisa ada sekolah negeri tanpa guru PNSnya ? Ya faktanya tidak ada guru PNSnya. Hanya kepala sekolah satu-satunya yang PNS. Gurunya tidak ada yang PNS atau ASN.
Perekrutan ASN PPPK adalah wajib. Bila tidak suatu saat akan terjadi sekolah negeri tanpa kepala sekolah dan guru PNS. Bila ada satu sekolah PNSnya hanya kepala sekolah saja, maka saat Sang Kepala sekolah pensiun tak ada satu pun PNSnya. Ini anomali dunia pendidikan kita. Perekrutan besar-besaran para guru honorer menjadi ASN harus segera dan serius.
Bisa dibayangkan betapa “menderitanya” iklim manajerial sekolahan tanpa guru PNS. Semua gurunya honorer dengan gaji tidak melebihi Rp. 1 juta per bulan. Bahkan tidak sedikit guru honorer yang gajinya di bawah 500 ribu. Mungkinkah anak didik kita dilayani baik dengan para guru yang secara finansial jauh dari UMR/UMK/UMP ?
Guru PNS tersertifikasi dan setiap bulan dapat TPG saja belum tentu menjadi guru terbaik bagi anak didiknya. Apalagi guru honorer dengan gaji jauh dibawah normal. Sebut saja gaji “abnormal” atau bergaji “anomali” yakni gaji yang tak normal dan tak wajar. Entitas guru honorer yang jauh dari sejahtera ini adalah “penyangga” sementara sebelum ada ASN.
Jangan sampai guru honorer itu menjadi penyangga guru ASN seumur hidup. Saatnya pemerintah melakukan “Politik Etis”. Apa politik etis? Politik balas budi pada para guru honorer negeri dan swasata. Mengingat selama puluhan tahun mereka berjasa dalam melayani anak didik tanpa dibayar oleh negara dengan wajar.
Pemerintah Belanda saja dahulu melakukan politik etis. Memberi balas jasa pada rakyat Indonesia atas kontribusi kekayaan alam (SDA) dan jasa sumber daya tenaga manusia (SDM) yang menyebabkan negeri Belanda kaya raya. Belanda Sang Penjajah menyadari besarnya kontribusi bangsa Indonesia pada rakyat Belanda.
Begitu pun pemerintah Indonesia saat ini. Perekrutan PPPK menjadi ASN adalah bagian dari etika dan politk etis pada entitas guru honorer. Jasa guru honorer harus dibalas dengan pelolosan saat seleksi PPPK. Semoga guru-guru honorer yang selama ini sudah “jibakutai” dengan gaji sangat tak nalar bisa lebih baik. Bila mereka menjadi PPPK maka gaji sekiytar Rp 4 jutaan sangatlah wajar.
Terimakasih Nadiem Makarim, Iwan Syahril dan Presiden Jokowi. Semoga gerakan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK menjadi kenyataan. Jangan lupa PPPK yang sudah lolos Pebruari tahun 2019 segera selesaikan. Beri gaji dan rapel gaji segera! Berwacana perekrutan ASN PPPK tahun 2021 sementara yang lolos tahun 2019 belum selesai adalah comedy. Semoga tidak menjadi comedy.
Harapan SDM Unggul Indonesia Maju. Tema HGN “Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar” semoga menjadi kenyataan. Bukan terus-terusan hanya menjadi harapan. Bangkitnya semangat dan merdeka belajar hanya lahir dari dasar “Tri Merdeka” yakni merdeka kompetensi, finansial dan apresiasi. Gurunya kompeten, sejahtera dan terapresiasi terlindungi.
