Pewarta : Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,- Masih dalam rentetan dan pusaran PPDB 2024 di tubuh SMPN Wil. Kec. Gunungputri Kab. Bogor, berbagai indikasi rupanya menjadi lahan basah yang patut di duga kuat turut di mainkan oleh oknum kepsek demi meraup pundi – pundi rupiah yang terkesan berbau mark up melebihi harga pasaran, selain jual beli seragam para orang tua siswa – siswi juga di bebankan uang pembangunan dengan modus overandi rapat komite untuk menentukan besaran nilai rupiah sebagai modus overandi yang notabene merupakan kewajiban mutlak dinas pendidikan selaku leading sektor baik dari sisi perencanaan hingga pengalokasian dan penetapan besaran anggaran untuk mengcover kegiatan dimaksud.
Selain beberapa item tersebut, faktanya siswa – siswi masih di kenakan iruan bulanan guna membayar uang ac sebagai alibi pihak sekolahan, sementara berdasarkan permendikbud no 75 tahun 2016 jelas – jelas melarang keras kepada pihak sekolah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua siswa.
Pungli di sekolahan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang merupakan bentuk korupsi dan kejahatan luar biasa. Pungli di sekolah dapat di lakukan oleh pihak sekolah, mulai dari “, komite, koordunator kelas dengan berbagai macam alasan. Mulai dari pungutan uang infak, seragam, gedung, study tour, eskul, buku / lks bahkan hingga uang wisuda.
Miris memang, akan tetapi nampaknya dunia pendidikan di kabupaten bogor khususnya sudah terbiasa melakukan beragam dugaan yang mengarah pada tindakan ” pungli ” secara berjamaah dan nyaris tanpa koreksi sejauh ini.
Di mana peran dinas pendidikan dan pengawas wilayah yang mempunyai kewenangan lebih, mengapa akir – akhir ini mereka terkesan diam dan turut mengamini. Ada apa? Apakah memang tupoksi mereka sudah tergadaikan sehingga larut dalam pusatran tersebut, hingga berita ini kami publis Kepsek SMPN 1 dan 2 Gunungputri masih bungkam dan belum terkonfirmasi meskipun sudah kami upayakan konfirmasi lansung via telepon, mereka memilih bungkam.
