Beranda Ragam Sekda Ciamis Ajak PEPABRI Perkuat Nilai Kebangsaan dan Dukung Pembangunan Daerah
Ragam

Sekda Ciamis Ajak PEPABRI Perkuat Nilai Kebangsaan dan Dukung Pembangunan Daerah

adminsigiku.com
adminsigiku.com2 min baca
×

Sekda Ciamis Ajak PEPABRI Perkuat Nilai Kebangsaan dan Dukung Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini

Pewarta : A Y Saputra

Kabupaten Ciamis – Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, mengajak jajaran Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga persatuan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PEPABRI Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran di Aula PEPABRI Kabupaten Ciamis, Selasa (4/8/2026).

Dalam sambutannya, Andang mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas.

Menurutnya, PEPABRI bukan sekadar organisasi purnawirawan, tetapi juga wadah para pejuang bangsa yang memiliki pengalaman, nilai patriotisme, disiplin, serta loyalitas yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembangunan dan memperkuat karakter bangsa.

“Nilai-nilai patriotisme, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian yang dimiliki para purnawirawan merupakan aset berharga bagi pembangunan daerah,” ujar Andang.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ciamis terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia, dan digitalisasi layanan. Namun, keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, Andang berharap PEPABRI terus berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan cinta tanah air kepada generasi muda, sekaligus menjadi teladan melalui pengalaman dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.

Pos Terkait

Ragam
Pemkab Bandung Barat Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Tata Ruang, Lindungi Lahan Pertanian Berkelanjutan BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan sektor pertanahan dan tata ruang, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP), Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi forum penyamaan langkah dalam memperkuat pencegahan korupsi di sektor pertanahan dan tata ruang, yang selama ini dinilai sebagai salah satu sektor paling rawan penyimpangan. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kawasan konservasi dan lahan pertanian harus dijaga secara konsisten dari praktik alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, masifnya perubahan fungsi lahan tidak hanya berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan tata ruang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong penertiban administrasi pertanahan guna mencegah manipulasi nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang, pengamanan aset negara, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi untuk menutup peluang penyalahgunaan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain, KPK meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi pelayanan publik melalui implementasi Program MCSP, meningkatkan sistem pengawasan, serta menutup celah praktik korupsi dalam proses perizinan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah. Sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut menandatangani kesepakatan perlindungan LP2B sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.
Ragam
Kapolres Cimahi Perkuat Sinergi dengan Media, Tegaskan Pers Mitra Strategis Jaga Kamtibmas
Ragam
BMKG : Cuaca Jawa Barat 5 Agustus 2026 Didominasi Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Bogor, Sukabumi, dan Cianjur
Ragam
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana Buka Sekolah Lapang Gempa Bumi
Ragam
Semarak Agustus 2026, Cianjur Siapkan Puluhan Event Seni, Budaya, Musik, dan Olahraga
Ragam
Viral Diduga Lakukan Pungli terhadap Wisatawan, Juru Parkir Liar di Kawasan Cibodas Diamankan Polisi
Ragam
Wali Kota Farhan Resmikan Big Bad Wolf Books 2026, Bandung Dorong Konsep Wisata Literasi Bertaraf Internasional

Baca Juga

Pemkab Bandung Barat Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Tata Ruang, Lindungi Lahan Pertanian Berkelanjutan BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawasan sektor pertanahan dan tata ruang, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Surveillance (MCSP), Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi, serta Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diikuti seluruh kepala daerah di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi forum penyamaan langkah dalam memperkuat pencegahan korupsi di sektor pertanahan dan tata ruang, yang selama ini dinilai sebagai salah satu sektor paling rawan penyimpangan. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kawasan konservasi dan lahan pertanian harus dijaga secara konsisten dari praktik alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, masifnya perubahan fungsi lahan tidak hanya berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan tata ruang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong penertiban administrasi pertanahan guna mencegah manipulasi nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang, pengamanan aset negara, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi untuk menutup peluang penyalahgunaan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain, KPK meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi pelayanan publik melalui implementasi Program MCSP, meningkatkan sistem pengawasan, serta menutup celah praktik korupsi dalam proses perizinan pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah. Sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut menandatangani kesepakatan perlindungan LP2B sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.
Ragam

Pewarta : Herlina SC   Kab. Bandung Barat –…