Pewarta : Ida
Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons pernyataan pegiat media sosial Abu Janda yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi “bar bar” akibat sejumlah kasus yang dikaitkan dengan intoleransi.
Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat sejak lama dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keterbukaan. Menurutnya, stigma yang menyebut Jawa Barat sebagai wilayah tidak toleran tidak mencerminkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
“Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Masyarakat Jawa Barat terbuka terhadap siapa saja dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman,” ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan di Bale Pakuan, Selasa (2/6/2026).
Dedi menilai berbagai persoalan yang selama ini dianggap sebagai bentuk intoleransi lebih banyak dipicu oleh kesalahpahaman komunikasi dan persoalan sosial tertentu, bukan karena karakter masyarakat Jawa Barat.
Ia bahkan menyebut sebagian pihak yang terlibat dalam konflik bernuansa intoleransi bukan berasal dari masyarakat asli Jawa Barat, melainkan kelompok urban yang berkonflik dengan sesama kelompok urban lainnya.
Menurut Dedi, sejak dirinya memimpin Jawa Barat, berbagai potensi konflik sosial berhasil diredam melalui pendekatan dialog dan penyelesaian yang mengedepankan harmoni.
“Kalau ada persoalan, kami selesaikan dengan pendekatan yang baik. Alhamdulillah, berbagai gesekan yang sebelumnya muncul sekarang semakin mereda,” katanya.
Dedi juga menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi paling terbuka di Indonesia. Hal itu terlihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih tinggal, bekerja, dan membangun kehidupan di Jawa Barat.
“Kalau Jawa Barat tidak terbuka, tidak mungkin jutaan orang dari berbagai daerah datang dan hidup nyaman di sini. Faktanya, Jawa Barat menjadi rumah bagi banyak kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam,” tegasnya.
Menanggapi sorotan terkait isu intoleransi, Dedi mengakui bahwa persoalan rumah ibadah kerap menjadi perhatian publik. Namun menurutnya, berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif dan penghormatan terhadap aturan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat konflik antarsuku yang signifikan di Jawa Barat. Sebaliknya, kehidupan masyarakat berlangsung harmonis di tengah keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial.
Dengan kondisi tersebut, Dedi menilai penyematan label “bar bar” terhadap Jawa Barat tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru terhadap masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.
“Jawa Barat adalah provinsi yang terbuka, ramah, dan toleran. Semua orang bisa hidup di sini dengan nyaman. Karena itu, tidak tepat jika Jawa Barat diberi stigma negatif yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” pungkasnya.