Pewarta : Anis
Kota Depok – Program andalan Dishub Kota Depok, Biskita Trans Depok, kini berada di bawah sorotan. Di tengah minimnya penumpang dan hanya 15 armada yang beroperasi, anggaran operasionalnya justru menyentuh angka hampir Rp. 20 miliar per tahun. Temuan ini diungkap Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa). Mereka mendesak Pemkot Depok dan APH segera melakukan audit mendalam.
Gita Kurniawan, mempertanyakan efektivitas program yang katanya untuk rakyat kecil ini.
“Pertama kita lihat, siapa yang biasa punya E-Toll, tentu bukan karyawan biasa kan. Umumnya mereka menggunakan motor untuk kerja di Jakarta,” ujar Gita, Selasa (8/9/2026).
Baginya, janggal jika Pemkot mengucurkan dana sebesar itu hanya untuk menggaji kru dan perawatan.
“Dengan jumlah armada 15 bus, bisa kita prediksi kan jumlah petugas Biskita. Karenanya, Rp. 19 miliar pertahun itu buang-buang anggaran, terutama karena yang gunakan bus itu rata-rata bukan golongan menengah kebawah,” tegas Gita.
Ia menyebut, bus bantuan dari Kementerian Perhubungan ini justru berpotensi menjadi ladang pemborosan APBD.
Jari Pandawa tidak main-main. Mereka tengah merampungkan data untuk membongkar dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dishub.
“Kami mendesak Plt Kadishub untuk memberikan keterangan secara resmi agar tidak menjadi bias di publik. Jangan hanya memberikan laporan yang baik-baik saja terhadap pimpinan. Kami akan kupas agar ini terbuka secara terang benderang,” desak Gita.
Lebih lanjut, Jari Pandawa meminta Aparat Penegak Hukum tidak tinggal diam.
“Kami juga meminta APH untuk melihat hal yang terjadi di balik anggaran fantastis ini. Jangan sampai ini menjadi proyek bancakan yang mengorbankan uang rakyat,” lanjutnya.
Dikonfirmasi, Plt Kadishub Malah Lempar Bola
Upaya konfirmasi ke Plt Kadishub Kota Depok, Aan Syurahman, justru berujung jawaban singkat.
“Mangga ke bidang angkutan aja langsung. Silakan ke bidang ya,” kata Aan.
Jawaban itu dinilai publik sebagai bentuk penghindaran. Padahal Biskita adalah program strategis yang menyedot anggaran miliaran rupiah setiap tahun. Pejabat setingkat kepala dinas harusnya mampu menjelaskan langsung. Bukan melempar ke bawahan,”kata salah satu warga yang ditemui di Terminal Depok.
Hingga berita ini diturunkan, Jari Pandawa menyatakan akan terus mengawal. Dalam waktu dekat mereka akan melayangkan laporan resmi ke DPRD Kota Depok dan APH agar ada kejelasan penggunaan uang rakyat.
Publik kini menunggu, apakah Pemkot Depok berani membuka secara transparan kemana Rp. 19 miliar itu mengalir, atau Biskita akan tetap jadi “bus mahal” yang sepi penumpang.
