Pewarta : Red
Jakarta – Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tidak diperuntukkan sebagai lokasi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik vital yang menjadi pusat pergerakan lalu lintas dan integrasi transportasi massal di ibu kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan, Bundaran HI memiliki fungsi strategis sebagai episentrum mobilitas masyarakat Jakarta. Selain menjadi jalur utama kendaraan umum dan pribadi, kawasan ini juga merupakan titik temu berbagai moda transportasi massal seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL.
“Bundaran HI merupakan kawasan dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Aktivitas penyampaian pendapat di lokasi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta pelayanan transportasi publik yang digunakan masyarakat setiap hari,” ujar pihak kepolisian.
Meski demikian, Polda Metro Jaya memastikan tetap memberikan pengamanan terhadap setiap kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Pengamanan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.
Dalam aksi yang digelar pada hari ini, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Sedikitnya terdapat 5 (lima) poin utama yang menjadi sorotan massa aksi.
Pertama, mendesak pemerintah menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Selain itu, BEM UI juga menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan penggunaan anggaran negara.
Tuntutan berikutnya adalah penghentian praktik militerisme di ranah sipil yang menurut mereka berpotensi mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer dalam tata kelola pemerintahan. Terakhir, massa aksi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui berbagai kesalahan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi tersebut berlangsung di tengah pengamanan aparat kepolisian yang berupaya menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dan layanan transportasi publik tetap berjalan normal.
