Pewarta : Ida
Kota Bandung – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang Jawa Barat. Sedikitnya 1.200 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Massa dari 23 kampus membawa bendera organisasi, spanduk, serta poster berisi kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Aksi tersebut menjadi simbol akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga komunikasi politik pemerintah pusat.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, menegaskan bahwa demonstrasi bukan sekadar agenda rutin mahasiswa, melainkan bentuk kemarahan yang selama ini terus menumpuk karena aspirasi publik dinilai tidak mendapat respons serius.
“Hari ini ada sekitar 23 kampus dengan estimasi massa lebih dari 1.200 orang. Ini adalah bentuk akumulasi kekecewaan dan kemarahan kami karena berbagai aspirasi yang disampaikan selama ini seolah tidak pernah didengar,” ujar Risaldi di lokasi aksi.
Tak hanya mengkritik kebijakan, mahasiswa juga menyoroti gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang dianggap kerap melontarkan pernyataan kontroversial dan tidak menjawab persoalan mendasar masyarakat.
“Ini juga akumulasi kemarahan terhadap berbagai statement yang menurut kami tidak perlu dan tidak penting untuk disampaikan di tengah kondisi masyarakat saat ini,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Keluarga Mahasiswa ITB, Nahdah Nabillah, mengatakan massa aksi membawa sejumlah tuntutan strategis yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi nasional dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan fiskal, mengevaluasi program-program yang dinilai belum efektif, serta memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Mereka meminta evaluasi menyeluruh agar implementasi dan pendanaannya tepat sasaran serta tidak membebani keuangan negara.
Selain itu, pemerintah didorong untuk melakukan realokasi anggaran yang lebih berpihak pada peningkatan daya beli masyarakat dan penguatan sektor industri manufaktur yang dinilai menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya soal ekonomi, mahasiswa menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pelibatan publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Dalam aksi tersebut, BEM SI Jawa Barat menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Dua di antaranya adalah mendesak stabilisasi nilai tukar rupiah serta penurunan harga BBM, dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Keluarga Daerah Miskin (KDMP) maupun Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga sore hari, massa masih bertahan di depan Gedung DPRD Jabar sambil menyuarakan tuntutan dan menyerukan perubahan kebijakan yang dinilai lebih berpihak kepada rakyat.

