Pewarta Ida
Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung menjalani visitasi dan uji petik penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur, Rabu (12/8/2026).
Kota Bandung sebelumnya masuk nominasi Pemerintah Daerah Berkinerja Sangat Baik dalam penyelenggaraan PTSP dan PPB bersama enam daerah lainnya. Visitasi menjadi tahapan penting untuk menguji langsung komitmen pemerintah daerah sekaligus memastikan kualitas pelayanan yang dijanjikan benar-benar berjalan di lapangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, proses tersebut harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa Kota Bandung terbuka terhadap investasi dan serius memangkas berbagai persoalan yang masih menghambat dunia usaha.
Menurut Farhan, perizinan menjadi salah satu titik krusial dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia ingin layanan perizinan tidak lagi dipersepsikan sebagai beban administratif, melainkan instrumen yang memberikan kepastian dan manfaat bagi pelaku usaha.
“Perizinan ini bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai hal yang mempersulit, tapi juga memberikan benefit yang besar kepada dunia usaha,” ujar Farhan.
Potensi Besar, Layanan Jangan Jadi Penghambat
Farhan menyebut Bandung memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu magnet investasi. Salah satunya dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara yang dinilai dapat memperkuat ekosistem industri aviasi Jawa Barat bersama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Jika BIJB berkembang sebagai pusat industri strategis dan aviasi Jawa Barat, kata Farhan, Kota Bandung memiliki posisi penting dalam menyediakan sumber daya manusia sekaligus berbagai fasilitas pendukung.
Selain itu, konektivitas transportasi dan infrastruktur Bandung menjadi keunggulan lain dalam menarik investor. Tantangannya kini adalah memastikan seluruh proses pelayanan pemerintah tidak justru menjadi penghambat realisasi potensi tersebut.
“Nilai kita ini tinggi sekali. Tinggal masalahnya adalah apakah prosesnya memang betul-betul membantu dunia usaha atau justru menghalangi realisasi potensi yang begitu besar,” katanya.
Farhan menegaskan, keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai penanaman modal. Dampak langsung terhadap masyarakat, terutama penyerapan tenaga kerja, harus menjadi indikator penting.
Pemkot Bandung ingin penurunan angka pengangguran berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang masuk ke sektor pekerjaan formal. Penataan kota, menurutnya, harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja agar masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor informal memiliki peluang beralih ke pekerjaan yang lebih berkelanjutan.
“Keuntungan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi,” ujarnya.
UMKM hingga Layanan Dasar Jadi Bagian Ekosistem Investasi
Farhan juga menyoroti keterkaitan pelayanan perizinan dengan pengembangan UMKM. Kota Bandung memiliki sentra UMKM di setiap kecamatan, sementara berbagai agenda kreatif dan pariwisata membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperbesar kapasitas dan volume bisnis.
Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat layanan yang perlu dibenahi, termasuk proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai belum cukup cepat. Percepatan layanan perizinan lainnya terus didorong agar tidak menghambat aktivitas dunia usaha.
Menurut Farhan, ekosistem investasi juga tidak berhenti pada izin usaha. Pemerintah perlu memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga administrasi perkawinan mampu mendukung kebutuhan investor dan tenaga kerja yang tinggal maupun bekerja di Bandung.
“Untuk itulah memang kehadiran dari Kementerian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan juga Dunia Usaha ini menjadi motivasi bagi kami agar terus bergerak, memanfaatkan semua sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para investor yang datang ke Kota Bandung,” katanya.
Sejumlah peluang investasi juga tengah dikembangkan, salah satunya pengolahan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka. Farhan melihat persoalan kota bukan semata-mata beban pemerintah, tetapi juga dapat diubah menjadi peluang investasi yang sekaligus menghasilkan solusi.
BKPM Uji Konsistensi Komitmen dan Pelayanan
Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Didi Apriadi, mengatakan Bandung masuk nominasi bersama enam kota lainnya dalam penilaian PTSP dan PPB Tahun 2026.
Proses penilaian telah berlangsung sekitar satu bulan, termasuk paparan Wali Kota Bandung di hadapan tim penilai. Salah satu aspek utama yang diuji adalah komitmen kepala daerah dan konsistensi implementasinya di tingkat pelayanan.
“Jadi salah satu penilai yang paling utama adalah adanya komitmen dari pimpinan daerah,” kata Didi.
Tim penilai juga telah melihat langsung pelaksanaan pelayanan di lapangan. Didi menilai implementasi pelayanan di Bandung cukup baik, termasuk inovasi layanan perkawinan terpadu yang dinilai menarik.
“Kami tadi sudah lihat implementasinya di lapangan sudah cukup bagus,” ujarnya.
Menurut Didi, konsistensi antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah menjadi faktor penting. Kebijakan tidak boleh berhenti pada dokumen atau paparan, tetapi harus terasa dalam pelayanan masyarakat dan dunia usaha.
“Kalau lihat tadi sih saya lihat hampir semuanya sama,” katanya.
Penilaian juga mencakup dampak inovasi terhadap investasi, tenaga kerja, masyarakat, dan pengembangan UMKM. Didi menegaskan investasi idealnya tidak hanya memberikan keuntungan kepada investor, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
“Perizinan ini bukan hambatan tapi adalah dukungan untuk pengembangan investasi,” tegasnya.
Ia pun membuka ruang koordinasi untuk membantu pemerintah daerah maupun pelaku usaha menyelesaikan persoalan perizinan. Tata kelola yang semakin baik dinilai akan menciptakan proses investasi yang lebih tertib sekaligus memperbesar manfaatnya bagi masyarakat.
“Mestinya yang perizinan ini tata kelolanya lebih bagus dan juga investasinya akan lebih rapi dan juga ada dampak untuk kepentingan kita semua,” katanya.
Meski mengapresiasi proses yang telah berjalan, Didi menegaskan hasil akhir penilaian belum dapat dipastikan karena seluruh hasil visitasi akan dihimpun dan dilaporkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
“Kita enggak bisa janji karena ini bukan yang memutuskan, nanti Pak Menteri,” ujarnya.
Inovasi Lintas OPD Jadi Modal
Dalam visitasi tersebut, sejumlah perangkat daerah memaparkan inovasi dan strategi masing-masing untuk mendukung pelayanan publik serta percepatan berusaha.
Disdukcapil Kota Bandung memaparkan layanan perkawinan terpadu di MPP serta layanan digital Salaman atau “selesai dalam genggaman” yang memungkinkan masyarakat mengurus sejumlah dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian memperkuat kepastian berusaha melalui regulasi, SOP, dukungan terhadap sistem Online Single Submission (OSS), layanan perizinan, serta kanal pengaduan bagi pelaku usaha.
Dinas Perhubungan mendorong percepatan perizinan angkutan umum melalui koordinasi dengan DPMPTSP dan koperasi angkutan kota, khususnya bagi pemilik angkutan yang belum memenuhi persyaratan.
Dinas Pendidikan turut memastikan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan nonformal, memenuhi ketentuan perizinan sekaligus mendukung penanganan anak tidak sekolah dan penyediaan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sementara Dinas Ketenagakerjaan mengandalkan aplikasi New Bima, pelatihan berbasis kompetensi, job fair, serta program pemagangan dalam dan luar negeri. Pemkot Bandung juga telah memberangkatkan 40 warga untuk mengikuti program kerja atau pelatihan di Jepang melalui kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja.
Pada sektor bangunan dan tata ruang, Dinas Ciptabintar memaparkan integrasi rekomendasi teknis tata ruang dengan OSS berbasis risiko serta inovasi percepatan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Layanan gambar gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan prototipe rumah turut disiapkan untuk mempermudah proses perizinan.
Sektor pariwisata juga mendapat perhatian. Disbudpar memaparkan pendampingan perizinan usaha melalui OSS, penyuluhan, pelatihan, sertifikasi, serta pengawasan bersama DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya.
Pengembangan pariwisata tidak hanya diarahkan pada kuliner dan fesyen, tetapi juga sport tourism serta pemanfaatan potensi cagar budaya sebagai peluang investasi baru.
Dengan seluruh inovasi tersebut, Pemkot Bandung berharap penilaian PTSP dan PPB tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antardaerah. Lebih jauh, evaluasi ini diharapkan menjadi pemacu untuk memperbaiki pelayanan, mempercepat proses berusaha, menarik investasi berkualitas, dan memastikan setiap investasi yang masuk berujung pada pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja bagi warga Bandung.
