Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Ratusan massa yang tergabung dalam Aksi 2626 mulai memadati kawasan Balaikota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026). Aksi yang digagas Forum RT/RW Kota Sukabumi itu menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus penagihan komitmen politik Pemerintah Kota Sukabumi.
Pantauan di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, peserta aksi berdatangan secara bertahap dari berbagai wilayah Kota Sukabumi. Massa berkumpul di sekitar Balaikota dan Jalan R. Syamsudin SH sambil membawa spanduk, poster, serta berbagai atribut berisi tuntutan kepada pemerintah daerah.
Sejumlah koordinator lapangan tampak mengatur jalannya aksi menggunakan pengeras suara sembari menunggu kedatangan rombongan peserta lainnya.
Perwakilan Forum RT/RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, menegaskan aksi tersebut digelar untuk menagih realisasi sejumlah janji politik Wali Kota Sukabumi yang dinilai belum terealisasi, terutama program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Ini adalah bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat. Kami menuntut Wali Kota Sukabumi menepati janji-janji politiknya, khususnya yang menyangkut kebutuhan warga seperti program dana abadi,” ujar Levi di sela aksi.
Selain menyoroti realisasi program, Forum RT/RW juga mendesak Wali Kota Sukabumi untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Sukabumi. Desakan tersebut muncul menyusul pernyataan yang dinilai merendahkan keberadaan serta legitimasi RT dan RW sebagai unsur kemasyarakatan di tingkat akar rumput.
“Kami meminta Wali Kota meminta maaf kepada seluruh Ketua RT dan RW atas pernyataan yang seolah-olah menempatkan RT dan RW sebagai pihak yang tidak memiliki legitimasi atau dianggap ilegal,” tegasnya.
Levi menambahkan, seluruh prosedur pelaksanaan aksi telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberitahuan resmi kepada Polres Sukabumi Kota. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya para Ketua RT dan RW, untuk turut mengawal aspirasi yang disampaikan dalam Aksi 2626.
Aksi tersebut berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan diperkirakan menjadi salah satu gelombang kritik terbuka terbesar terhadap kepemimpinan Wali Kota Sukabumi dalam beberapa waktu terakhir.