Pewarta : Lina
Koran SINAR PAGI, KBB,- Menyusul kabar Bawaslu KBB melakukan pemeriksaan terkait dugaan pekanggaran Pemilu yang dilakukan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (terlapor 1) saat pagi buta, menuai beragam tanggapan dikalangan masyarakat Bandung Barat, bahkan menjurus pada timbulnya sikap tidak percaya terhadap salah satu elemen pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu tersebut.
Parahnya lagi, tersiar kabar bahwa pemeriksaan dilakukan pada jam 06.00 wib, diduga agar tidak tercium oleh awak media. Kendati isue tersebut dibantah oleh Komisioner Bawaslu KBB Bidang Pengawasan dan Penindakan, Ai Wildani, namun hal ini semakin memperkental dugaan aroma tak sedap terhadap profesionalisme Bawaslu KBB.
Berharap adanya penegakan Supremasi Hukum di KBB, khususnya dalam menangani kasus yang menjerat orang no 1 (satu) di KBB ini, siang tadi, Selasa (15/01/19), puluhan awak media yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan KBB yang dipimpin Langsung Ketua Pokja, Muhamad Raup didampingi Sekjen Pokja, Deni HM, menggerduk Gedung DPRD KBB untuk memyampaikan aspirasi, mereka meminta Bawaslu trasnparan dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.
“Siapapun dia, kalau terbukti bersalah berikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya, tentu dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku,” kata Ketua Pokja Wartawan KBB, Muhamad Raup.
Dikatakannya, sebagai sosial kontrol masyarakat dan atas nama wartawan yang biasa menjalankan tugas liputannya di lingkungan Pemerintahan KBB akan terus mengawal penamganan kasus terkait vidio viral Bupati KBB ini sampai tuntas dan se adil – adilnya, “Jangan pandang bulu dalam menegakan keadilan terlebih Pileg tinggal memghitung hari, imbuhnya.
Wakil Ketua III DPRD KBB, Syamsul Ma’arif didampingi Ketua DPRD KBB, Hj.Ida Widaningsih, Sunarya Erawan (Wakil Ketua I), H Hanes Lise (Wakil Kerua II) dan mengapresiasi langkah Ketua Pokja yang langsung bereaksi saat terjadi pelanggaran dan melaporkannya pada institusi terkait.
“Saya mengapresiasi keberanian Kang Raup yang langsung bertindak, disaat mayoritas masyarakat ragu untuk melakukannya, karena berbagai alasan, jadi apa yang dilakukan kang Raup ini mewakili kita semua,” ujarnya.
Dia menilai ini bukan kasus yang sepele, karena sudah diatur dalam sebuah produk Undang – Undang, terlebih dilakukan oleh seorang pemimpin, yang mana seharusnya menjadi panutan bagi rakyatnya dalam bertndak.
“Apa yang dilakukan Bupati Bandung Barat ini telah menimbulkan kegundahan dan keresahan bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga saya mendukung sepenuhnya, kasus ini harus ditangani hingga tuntas,” tandasnya yang disambut tepuk tangan yang hadir diruangan tersebut.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat viral video berdurasi 1,2 menit yang berisi rekaman Bupati Bandung Barat yang diduga tengah melakukan penggiringan suara saat acara audensi dengan para guru honorer diruang kerjanya.
Tampak jelas Aa umbara meminta para guru honorer untuk memilih Ryan Firmansyah, Caleg DPR RI yang notabene adalah anaknya sendiri dan Usep Sukarna, Caleg DPRD Propinsi Jabar yang merupakan adik kandung bupati sebagai balasan dari kebijakan yang diambilnya terkait status guru honorer di KBB.