Keterangan Foto : Inzet Foto, Uus (Janur)
Pewarta : Tono Efendi
Koran Sinar Pagi, Kota Tasikmalaya,- Ketua LSM Jaringan Nurani Rakyat (JANUR) Uus Firman, mengajak kepada para rekanan atau pemborong yang telah ditentukan jadi pemenang paket lelang di Dinas PUTR Kota Tasikmalaya yang secara mendadak dibatalkan, untuk berani melaporkan atau mengambil jalur hukum.
“Kejadian lelang yang dibatalkan oleh pihak PPK Dinas PUTR tentunya sangat merugikan pihak rekanan atau pemborong, oleh karena itu pihaknya menyarankan untuk mengambil jalur hukum,” tegas Uus kepada Koran Sinar Pagi, Senin (26/9/2022) siang tadi.
Bahkan Uus bersama Koalisi Ormas dan LSM Kota Tasikmalaya, siap membuka layanan pengaduan kepada para rekanan atau pemborong yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang dianggap sepihak ini.
“Sebetulnya kita sudah memegang bukti pelaporan dari beberapa rekanan, namun Jika masih ada beberapa pihak rekanan dan pemborong yang merasa dirugikan dengan keputusan sepihak ini serta takut melaporkannya, dirinya bersama koalisi Ormas dan LSM siap menampung aspirasi dan membuka layanan pengaduan, kita jamin laporan saudara akan kami rahasiakan dan kami tindak lanjuti,” terang Aktivis berperawakan jangkung ini sambil memberikan nomor layanan pengaduan 081214895627 atau 085223831970.
Dari data yang dihimpun Koalisi Ormas dan LSM, ada sekitar 35 hingga 40 paket pekerjaan lelang yang dibatalkan, yang hingga kini belum ada keterangan resmi khususnya dari Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya.
Layanan pengaduan tersebut, masih kata Uus juga berlaku untuk pengaduan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, yang akhir akhir ini, dua dinas dilingkungan Kota Tasikmalaya itu menjadi sorotan para Koalisi Ormas dan LSM Kota Tasikmalaya.
Koalisi Ormas dan LSM Kota Tasikmalaya tentunya akan membawa kasus kasus ini ke Polda Jabar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Apa yang akan kita perjuangkan ini, tentunya demi mencari keadilan dan Kota Tasik tercipta Pemerintahan yang baik (good government) serta memberikan efek jera kepada para Pejabat khususnya dilingkungan Kota Tasikmalaya,” ungkap Uus.
Bahkan Uus sangat menyayangkan, jika permasalahan permasalahan tersebut, rasa rasanya baru terjadi untuk pertama kalinya di era pemerintah Walikota Tasikmalaya Muhamad Yusuf dan di era kepemimpinan Kadis PUTR yang sekarang. Apalagi dirinya bersama para Koalisi dan LSM Kota Tasikmalaya sangat menyesalkan, seolah permasalahan ini seakan akan ada kesan pembiaran dari Walikota Tasikmalaya sendiri.
Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Dudi Mulyadi saat dikonfirmasi wartawan dikantornya di Balewiwitan, belum masuk kerja. Yang bersangkutan baru pulang ibadah Umroh bersama Walikota Tasikmalaya.
