Pewarta : Anis
Kota Depok – Badan Pusat Statistik BPS Kota Depok tancap gas. Pendataan Sensus Ekonomi SE2026 kini menyasar dari meja pejabat sampai warung kelontong warga. Petugas Pencacah Lapangan PPL dan Pengawas PML turun langsung door to door ke seluruh pelosok kota.
Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki menyebut, pihaknya sudah memulai wawancara ke jajaran pimpinan Kota Depok sebagai bentuk dukungan penuh.
“Kami bersama tim sudah melakukan wawancara langsung kepada sejumlah pejabat Kota Depok dan menandatangani piagam pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi Kota Depok,” ungkap Agus kepada wartawan, Rabu 17/6/2026.
Sederet nama besar sudah didata. Mulai dari Wali Kota Depok Supian Suri, Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, Ketua DPRD Ade Supriyatna, hingga Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Arif Budiman yang tercatat sebagai warga Depok.
Uniknya, dua pimpinan Forkopimda lain seperti Kapolres Metro Depok dan Dandim 0508/Depok tidak masuk daftar pendataan. Alasannya sederhana: keduanya bukan ber-KTP Depok. “Yang kami data hanya yang berdomisili Kota Depok,” jelas Agus.
Usai menyapa pejabat, giliran pelaku usaha dan masyarakat umum yang jadi sasaran. Mulai pedagang pasar, pemilik UMKM, bengkel, salon, sampai usaha rumahan. Setelah sesi wawancara selesai, petugas akan menempelkan stiker Sensus Ekonomi 2026 di tempat usaha sebagai tanda sudah terdata.
“Stiker itu penting Pak. Jadi tanda rumah/toko Bapak sudah kami data dan nggak akan didatangi dua kali,” tegasnya.
Agus memastikan, pendataan SE2026 ini bukan buat narik pajak atau razia. Semua data dijamin rahasia sesuai UU No. 16/1997 tentang Statistik. Hasilnya akan jadi “GPS” pembangunan ekonomi Depok 5 tahun ke depan.
“Mari dukung pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026. Buka pintu untuk petugas kami. 10 menit Bapak/Ibu bicara, hasilnya untuk kemajuan Depok kita bersama,” tutup Agus.
Pendataan door to door ini akan terus berjalan hingga Agustus 2026 mendatang.