Pewarta : Herlina SC
Kab. Bandung Barat – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sandi Supyandi, meminta pemerintah daerah memastikan penyusunan APBD Murni 2027 berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Menurut Sandi, anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif berisi angka dan daftar program. Setiap alokasi belanja harus disusun berdasarkan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, sehingga tidak terserap untuk kegiatan yang minim dampak.
“Jangan sampai program hanya terlihat bagus dalam dokumen perencanaan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).
Ketua PKB Kabupaten Bandung Barat itu juga mengingatkan predikat daerah rawan korupsi yang pernah melekat pada KBB harus menjadi bahan evaluasi serius bagi eksekutif maupun legislatif. Pembenahan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas anggaran dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Ia menegaskan, kecintaan terhadap daerah harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menjaga amanah jabatan dan tidak menyalahgunakan uang negara.
Sandi juga menyoroti tujuan awal pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, otonomi daerah semestinya mampu mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan potensi sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang dimiliki, pemerintah daerah diminta memastikan pembangunan memberikan nilai tambah bagi warga di seluruh wilayah.
“Pemekaran merupakan hasil perjuangan dan harapan warga, bukan sekadar perubahan administrasi wilayah. Tujuan utamanya adalah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan pembangunan yang merata,” ujarnya.
Dalam penyusunan APBD 2027, Sandi mengkritik pola perencanaan yang cenderung mengulang program tahun sebelumnya tanpa terobosan berarti. Ia meminta pemerintah tidak terjebak pada pola copy-paste, melainkan menyusun program melalui dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Sejumlah kelompok yang perlu menjadi perhatian dalam penentuan prioritas anggaran antara lain petani, buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin. Kebutuhan mereka mencakup dukungan sarana pertanian, perlindungan tenaga kerja, permodalan usaha, bantuan sosial tepat sasaran, serta akses pendidikan dan kesehatan.
Ia juga mengingatkan agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak berhenti sebagai agenda rutin tahunan. Aspirasi warga harus dikawal hingga masuk dalam kebijakan dan alokasi anggaran.
Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, Sandi turut menekankan pentingnya pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai harus berdasarkan sistem merit, kompetensi, serta rekam jejak kinerja.
Ia mengingatkan agar praktik jual beli jabatan tidak mendapat ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Belanja pegawai juga harus disusun secara proporsional dan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penataan tenaga non – ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), lanjutnya, perlu direncanakan secara jelas dengan memperhatikan aspek keadilan. Penguatan aparatur di tingkat kecamatan dan desa juga harus menjadi perhatian karena menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Sandi mengajak masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. DPRD, kata dia, terbuka terhadap laporan maupun aspirasi warga terkait program yang tidak sesuai kebutuhan atau tidak tepat sasaran.
“Masyarakat harus ikut menjadi mata dan telinga dalam mengawal pemerintahan. Jika menemukan program yang tidak sesuai kebutuhan atau tidak tepat sasaran, silakan sampaikan kepada DPRD agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.
