Pewarta : Lina SC
Kab. Bandung Barat – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyebut akan terus membenahi kualitas pelayanan publik di Bandung Barat, untuk itu ia menuntut kinerja maksimal dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mal Pelayanan Publik Bandung Barat.
hal tersebut disampaikan usai apel internal pada Selasa (5/5/2026), menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan yang dinilai belum profesional. Ia menyoroti bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan praktik percaloan, tetapi juga menyangkut sikap, responsivitas, dan integritas petugas di lapangan.
“Setiap ASN wajib menghadirkan pelayanan yang ramah, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia bahkan mempersilakan petugas yang tidak siap, untuk mengundurkan diri dari posisi pelayanan.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan tenggat 30 hari untuk pembenahan menyeluruh di lingkungan MPP. Selama periode tersebut, evaluasi dan perbaikan konkret harus dilakukan.
“Jika tidak ada perubahan signifikan, langkah tegas akan diambil,” katanya.
Ia juga menegaskan zero tolerance terhadap pelanggaran, khususnya keterlibatan ASN dengan calo. Proses investigasi dipercepat, termasuk melalui pemeriksaan CCTV dan penelusuran data, dengan sanksi hingga pemberhentian tidak hormat bagi pelanggar.
“Pelayanan publik harus bersih, transparan, dan berintegritas. ASN harus menjadi solusi, bukan bagian dari masalah,” tegasnya.
