Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – DPRD Kota Sukabumi melalui Komisi II kembali menyoroti sejumlah persoalan strategis terkait pengawasan pendapatan daerah dan arah pembangunan dalam rapat kerja bersama sejumlah OPD, Jumat (8/5/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Muchendra, menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurutnya, penghitungan yang masih mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dinilai rawan dimanipulasi melalui transaksi yang tidak sesuai nilai sebenarnya.
“Karena mengacu pada transaksi, celah manipulasi sangat mungkin terjadi. Kami akan mendampingi BPKPD Kota Sukabumi hingga ke notaris untuk memastikan transaksi berjalan transparan,” tegas Muchendra.
Komisi II juga meminta klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi terkait pengalihan anggaran sebesar Rp12,2 miliar yang semula dialokasikan untuk pembangunan jembatan di Cibeureum.
Menurut Muchendra, pembatalan proyek dan pengalihan anggaran ke pembangunan jalan dilakukan secara mendadak sehingga DPRD meminta rincian program yang menerima pemindahan anggaran tersebut.
Selain itu, di kesempatan yang sama, Komisi II turut mempertanyakan kontribusi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi melalui pengelolaan Gedung Dekranasda terhadap peningkatan PAD Kota Sukabumi.
“Kami ingin memastikan apakah aktivitas dan kunjungan yang ada di Dekranasda benar-benar memberikan dampak terhadap PAD,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi terkait minimnya anggaran sektor pangan dan perikanan. DPRD mendorong agar pada anggaran parsial mendatang dilakukan penguatan program pembibitan pertanian dan pengembangan benih ikan.
Muchendra menegaskan seluruh program pembangunan daerah harus tetap mengacu pada prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi.
“Program prioritas dalam RPJMD harus menjadi fokus utama. Jangan sampai program lain berjalan sementara target RPJMD belum terealisasi,” pungkasnya.
