Pewarta : Ida
Kota Bandung – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mencatat sebanyak 7.893 anak masuk kategori anak tidak sekolah (ATS) setelah melakukan verifikasi ulang terhadap data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang sebelumnya mencatat sekitar 17.000 anak.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Gufron, mengatakan perbedaan angka tersebut terjadi setelah pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap identitas dan status anak yang tercatat dalam data pusat.
Dari hasil verifikasi, ditemukan sekitar 1.523 anak bukan warga Kota Bandung. Selain itu, terdapat anak yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun melanjutkan pendidikan di pesantren.
“Kami terus melakukan verifikasi menyeluruh. Hasilnya, ada juga yang ternyata sudah meninggal, sudah pindah domisili, atau sudah masuk pesantren. Nah, setelah seluruh proses verifikasi selesai, jadi total sisanya sekarang tinggal 7.893 orang,” kata Asep, Senin (2/11/2026).
Untuk menekan jumlah ATS, Disdik Kota Bandung mengoptimalkan program pendidikan kesetaraan melalui Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
Asep mengungkapkan, pada tahun sebelumnya sekitar 1.200 anak berhasil menyelesaikan pendidikan melalui jalur tersebut. Pemkot Bandung menargetkan seluruh anak yang masuk kategori ATS dapat terakomodasi dalam layanan pendidikan paling lambat 2028.
“Alhamdulillah pada tahun lalu kita berhasil meluluskan sekitar 1.200 orang melalui jalur pendidikan kesetaraan, baik Paket A, Paket B, maupun Paket C. Kita menargetkan pada tahun 2028 semua (anak tidak sekolah) sudah bisa terakomodasi,” ujarnya.
Menurut Asep, penanganan ATS tidak hanya menghadapi persoalan akses pendidikan, tetapi juga kendala sosial dan ekonomi keluarga. Dalam sejumlah kasus, orangtua justru belum mendukung anak kembali bersekolah karena membutuhkan bantuan mereka untuk bekerja.
Kondisi tersebut mendorong Disdik memperkuat koordinasi dengan aparat kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW. Pendekatan kepada keluarga dilakukan untuk mendorong anak kembali mengakses pendidikan, termasuk melalui jalur nonformal.
Disdik juga melakukan pemetaan persebaran ATS dan menyusun rencana aksi penanganan agar anak-anak yang belum mengenyam pendidikan dapat memperoleh layanan sesuai kondisi masing-masing.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar akses pendidikan dapat menjangkau seluruh anak.
Salah satu upaya yang didukung Pemkot Bandung adalah program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial. Saat ini, terdapat tiga lokasi Sekolah Rakyat di Kota Bandung yang masih bersifat sementara.
Farhan menyebutkan, pemerintah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di kawasan Gedebage dengan memanfaatkan lahan seluas lima hektare dan dukungan pemerintah pusat.
Melalui penguatan pendidikan kesetaraan, pemetaan ATS, serta pengembangan Sekolah Rakyat, Pemkot Bandung menargetkan persoalan anak tidak sekolah dapat ditangani secara menyeluruh hingga 2028.
