Pewarta : Arief
Kabupaten Cianjur – Kabupaten Cianjur masih menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan sarana pendidikan jenjang SMP. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mencatat kebutuhan ruang kelas masih kurang sekitar 282 ruang, terutama pada sekolah swasta.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Cianjur Ipan Sopandi mengatakan saat ini terdapat 458 SMP dengan total 3.534 ruang kelas yang digunakan untuk menampung 97.183 siswa dalam 3.816 rombongan belajar.
Menurut Ipan, keterbatasan ruang kelas tersebut berdampak pada kenyamanan proses belajar mengajar. Kondisi paling banyak terjadi pada SMP swasta, sementara persoalan di sekolah negeri lebih dominan pada kondisi fisik bangunan yang membutuhkan rehabilitasi.
“Sebagian besar kekurangan ruang kelas terjadi di sekolah swasta, sedangkan untuk SMP negeri lebih banyak berkaitan dengan kondisi bangunan yang membutuhkan rehabilitasi,” kata Ipan di Cianjur, Kamis.
571 Ruang Kelas Rusak
Selain kekurangan ruang kelas, kualitas fisik bangunan sekolah juga menjadi perhatian. Dari 3.534 ruang kelas SMP yang tercatat, hanya 2.287 ruang dalam kondisi baik.
Sebanyak 676 ruang mengalami rusak ringan, 282 ruang rusak sedang, dan 289 ruang masuk kategori rusak berat.
Dengan demikian, terdapat 1.247 ruang kelas yang membutuhkan penanganan dengan tingkat kerusakan berbeda.
Ipan menjelaskan, penanganan kerusakan ringan menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Perawatan dapat dilakukan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara ruang kelas dengan kerusakan sedang hingga berat menjadi kewenangan pemerintah untuk mendapatkan penanganan melalui program rehabilitasi maupun revitalisasi.
Mengacu Permendiknasmen Nomor 8 Tahun 2026, sekolah dapat menggunakan maksimal 20 persen anggaran BOS untuk biaya perawatan sesuai ketentuan.
“Sekolah harus mengajukan kebutuhan secara mandiri melalui aplikasi Dapodik, kami mengusulkan dan mengkoordinasikan pengajuan, pemerintah akan menyeleksi sekolah yang layak mendapatkan bantuan atau direhabilitasi berdasarkan aplikasi Dapodik,” jelasnya.
Kerusakan Jadi Dasar Prioritas
Ipan mengatakan prioritas bantuan diarahkan kepada sekolah yang mengalami tingkat kerusakan sedang hingga berat. Selain kondisi bangunan, jumlah siswa dibandingkan dengan ketersediaan ruang kelas juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas.
Program revitalisasi SMP di Cianjur saat ini masih berlangsung. Namun, jumlah sekolah penerima bantuan belum ditetapkan secara final.
Berdasarkan data sementara, hampir 33 SMP tengah mengikuti proses revitalisasi, baik sekolah yang sudah melaksanakan pembangunan fisik maupun sekolah yang telah dipanggil pemerintah pusat untuk mengikuti tahapan program.
“Termasuk yang telah melaksanakan pembangunan fisik maupun sekolah yang telah dipanggil pemerintah pusat untuk mengikuti tahapan kegiatan,” ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di Cianjur masih cukup besar. Di satu sisi, sejumlah sekolah menghadapi keterbatasan ruang untuk menampung siswa, sementara di sisi lain ratusan ruang kelas membutuhkan rehabilitasi agar proses pembelajaran berlangsung aman dan layak.
Pemkab Cianjur kini mengandalkan pendataan melalui Dapodik sebagai dasar pengajuan dan penentuan sekolah yang akan memperoleh intervensi pemerintah.
