Pewarta : Ida
Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan sekolah swasta memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan dan mendukung pemenuhan layanan pendidikan bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi seluruh anak.
Hal itu disampaikan Farhan dalam kegiatan Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SD Swasta Kota Bandung Periode 2027 – 2030 di Pendopo Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).
Farhan mengatakan, pemerintah tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan sekolah negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Karena itu, keberadaan sekolah swasta harus ditempatkan sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif.
“Kami berkeyakinan kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta diperlukan untuk memastikan semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Kita membutuhkan sekolah swasta,” ujar Farhan.
Ia menyebutkan, Kota Bandung memiliki 213 SD swasta. Dengan asumsi rata – rata 200 siswa per sekolah, lembaga pendidikan tersebut diperkirakan melayani sekitar 40.000 peserta didik.
Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan sekolah swasta turut menopang kapasitas layanan pendidikan, sekaligus membantu pemerintah mencapai target wajib belajar 12 tahun.
“Kalau semuanya 100 persen ditanggung pemerintah, sulit bagi kita mencapai target wajib belajar 12 tahun,” ungkapnya.
7.800 Anak Belum Mengakses Pendidikan
Di sisi lain, Farhan menyoroti persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar 7.800 anak di Kota Bandung belum mengakses pendidikan.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkot Bandung mendukung pengembangan program Sekolah Rakyat. Saat ini, Kota Bandung telah memiliki Sekolah Rakyat sementara yang dikelola Kementerian Sosial.
Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Gedebage dengan luas lahan sekitar lima hektare melalui dukungan pemerintah pusat.
Farhan menegaskan, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pendidikan. Sekolah negeri, swasta, dan Sekolah Rakyat harus terintegrasi agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Oleh karena itu, integrasi sistem sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekarang ada Sekolah Rakyat merupakan integrasi yang tidak bisa kita abaikan lagi,” tuturnya.
Farhan juga mengapresiasi para kepala SD swasta yang menjalankan tanggung jawab tidak hanya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, tetapi juga pengelolaan satuan pendidikan.
Ia berharap FKKS SD Swasta Kota Bandung mampu memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan pendidikan dapat ditangani secara bersama.
Menurutnya, sinergi pemerintah dan sekolah swasta menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas pendidikan dasar sekaligus memperluas jangkauan layanan pendidikan di Kota Bandung.
Pemkot Bandung berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong pemerataan akses pendidikan dan memastikan semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar yang layak.
